Gawat! Katanya, 90 Persen KPUD Tak Independen (KPU Pusat Sindir Netralitas Komisioner Di Daerah)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak awal berdiri telah memecat 70 anggota KPU dan Bawaslu di daerah, termasuk lima komisioner KPU Sinjai, baru-baru ini. Dari 70 orang yang diberhentikan itu, paling banyak karena melakukan pemihakan atau tidak netral. Padahal, selaku penyelenggara pemilihan pemilukada, keberadaan KPU dan Bawaslu harus independensi.

Tak heran, jika Indepedensi KPU daerah disoal. Anggota KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan, hingga saat ini independensi komisioner KPU di daerah masih menunjukan keberpihakan terhadap beberapa kandidat, ketika momen pemilukada akan bergulir. Sekitar 90 persen komisioner belum menunjukan perilaku sebagai lembaga penyelenggara yang bekerja, tanpa kritikan juga sorotan dari berbagai pihak, terutama masyarakat setempat.

“Selain itu, masalah integritas juga dipertanyakan,” ujarnya saat ditemui Rakyat Sulsel di Kantor KPU Pusat, Jl Imam Bonjol, Jakarta, kemarin.

Menurut Ferry, untuk menuntaskan segala problem yang ada di daerah, terdapat dua hal yang perlu dituntaskan. Pertama standar kinerja KPU dimana meliputi rekruitment sampai evaluasi, sehingga perlu elaborasi yang lebih lanjut. Misalnya, menyangkut apa yang boleh dilakukan dan bagaimana mekanismenya, kalau nilainya rendah ada rekomendasi diberhentikan sementara. Kedua, selain punishment, anggota KPU juga butuh apresiasi atau reward. “Tentunya, ini yang perlu menjadi hal yang kita bahas bersama,” terangnya.

Di Sulsel sendiri, akan ada beberapa pemilukada di kabupaten, termasuk Pilwalkot Makassar. Seperti di Parepare, Pemilukada di daerah itu akan diikuti lima pasang pada 29 Agustus 2013 lalu. Kemudian di Sidrap ada tujuh pasang (29 Agustus 2013), Pinrang ada enam pasang (18 September 2013), Enrekang empat pasang (29 Agustus 2013), Wajo enam pasang (18 September 2013), Jeneponto tiga pasang (18 September 2013), Luwu juga tiga pasang (18 September 2013), dan Kota Makassar diikuti sebanyak 10 pasang (18 September 2013).

Ketua KPU Makassar, Nurmal Idrus yang dikonfirmasi terkait hal ini, sempat kaget. “90 persen? Mudah-mudahan, saya tak termasuk di dalamnya. Tapi, tentu saja tak sembarang melontarkan pernyataan itu. Mungkin beliau punya data yang akurat,” terangnya, malam tadi.

Di KPU Makassar sendiri, menurut Nurmal, masing-masing komisioner KPU bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. “Segala tindakan mereka adalah tanggung jawab sendiri. Organisasi hanya bertanggung jawab pada keputusan-keputusan strategis,” ujarnya.

Menghindari hal-hal yang mungkin menyebabkan berkurangnya independensinya di mata masyarakat, menurut Nurmal, pihaknya selama ini meminimalkan interaksi dengan seluruh pasangan calon termasuk tim suksesnya.

“Saya mengubah pola interaksi, dengan lebih banyak melibatkan staf KPU Makassar untuk berhubungan dengan pasangan calon. Komisioner hanya akan terlibat pada langkah-langkah yang sifatnya strategis,” terangnya.

Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas, yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan kalau dirinya tidak ingin berkomentar banyak perihal pernyataan KPU Pusat tersebut. “Tetapi yang pasti, kalau ada anggota KPU Makassar yang tidak independen, pasti Panwaslu akan proses untuk dibawa ke DKPP,” jelasnya.

Sementara, pengamat politik UIA Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan kalau pernyataan yang dilontarkan komisioner KPU Pusat ini justru mendelegitimasi institusi KPU. “Artinya membuka ruang ketidakpercayaan publik terhadap KPU, sekaligus membuktikan betapa lemahnya proses seleksi KPU. Implikasinya hasil pilkada juga selalu disoal akibat stigmatisasi tidak independennya KPU sebagai penyelenggara,” terangnya.

Jika data itu valid, lanjut Firdaus, maka niscaya akan menjadi petaka politik dan nestapa demokrasi di Indonesia.

Ketidakindependenan KPU sendiri, menurut Firdaus, umumnya karena adanya faktor eksternal yaitu ketidakmampuan dalam menghadapi tekanan politik yang menjadikan komitmen independennya luntur. “Tetapi juga faktor internal seperti proses rekrutmen yang tidak berkualitas seperti diloloskan karena titipan kelompok tertentu baik unsur pemerintah maupun kepentingan partai politik atau pihak lain yang mereduksi wibawa KPU juga tidak bisa dikesampingkan,” paparnya.

About Himapol Unhas

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UNHAS (HIMAPOL UH) merupakan Lembaga Mahasiswa Jurusan yang berkedudukan di FISIP UNHAS dan Sebagai wadah pengembangan karakter dan keilmuan khususnya Ilmu Politik

Posted on July 31, 2013, in Artikel Politik and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Kesan Pesan Untuk HIMAPOLMU

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: